Efisiensi Anggaran, MBG Dipangkas Jadi 4 Hari Seminggu, Negara Hemat Rp50 Triliun

JAKARTA, Badunginfo.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi melakukan penyesuaian pada salah satu program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah refocusing atau penajaman anggaran ini dilakukan dengan mengurangi frekuensi distribusi makanan, yang diproyeksikan mampu menyelamatkan kas negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, menjelaskan bahwa skema baru ini akan mengubah jadwal pemberian makan yang semula lima hari dalam sepekan menjadi hanya empat hari. Dalam aturan baru tersebut, distribusi makanan pada hari Sabtu resmi ditiadakan.

Alasan Logis di Balik Pengurangan Hari
Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut Juda Agung, penghapusan hari Sabtu dari jadwal distribusi didasarkan pada aspek efektivitas dan logika operasional di lapangan.

“Makan siang gratis yang dulunya diberikan hari Sabtu, sekarang dihilangkan. Ini lebih masuk akal (make sense). Sebab, jika tetap dipaksakan pada hari Sabtu, anak-anak sekolah harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil jatah makan tersebut saat hari libur,” ujar Juda Agung dalam acara National Policy Dialogue di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pemerintah juga mempertimbangkan risiko penurunan kualitas makanan jika jatah hari Sabtu didistribusikan lebih awal pada hari Jumat. Menjaga standar kesegaran dan gizi menjadi prioritas utama agar makanan tetap layak konsumsi saat sampai ke tangan siswa.

Potensi Penghematan Fantastis
Dari sisi fiskal, kebijakan ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kesehatan APBN. Kementerian Keuangan menghitung bahwa setiap satu hari program ini berjalan, anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Dengan memangkas satu hari distribusi:
Per hari: Menghemat Rp 1 triliun.
Per bulan: Menghemat sekitar Rp 4 triliun.
Per tahun: Total penghematan diproyeksikan menembus angka Rp 50 triliun lebih.

Dana penghematan ini nantinya dapat dialokasikan kembali untuk memperkuat sektor prioritas lainnya atau memastikan keberlangsungan program dalam jangka panjang dengan skema yang lebih sehat.

Sanksi Tegas bagi Satuan Pelayanan “Nakal”
Selain melakukan penghematan secara kuantitas hari, pemerintah juga tidak main-main dalam urusan kualitas. Pengetatan pengawasan akan diberlakukan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Juda Agung menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

SPPG-SPPG yang tidak memberikan makanan berisi sesuai standar atau istilahnya ‘SPPG nakal’, akan langsung diskors dan dievaluasi. Ini adalah bagian dari penajaman agar setiap rupiah yang keluar benar-benar memberikan manfaat gizi bagi anak-anak kita,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjamin bahwa meski hari distribusi dikurangi, kualitas gizi yang diterima anak-anak tetap terjaga secara optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.